Asas Hukum Pidana yang Bersifat Positif

Asas Hukum Pidana yang Bersifat Positif

Keputusan hukum pidana mengacu pada tempat itu.

Ini diatur oleh Pasal 2-9 KUHP, yang berisi empat prinsip:

1. Prinsip teritorial

Prinsip ini adalah dasar untuk tempat terjadinya pelanggaran. Artinya, hukum pidana Indonesia berlaku untuk siapa saja yang melakukan kejahatan di wilayah Republik Indonesia.

2. Prinsip nasional aktif

Prinsip ini, yang merupakan dasarnya, adalah orang yang melakukan tindakan.
Hukum pidana Indonesia kemudian berlaku untuk warga negara Indonesia di luar negeri. Selain prinsip nasional aktif, prinsip ini juga disebut “prinsip personalit”

3. Prinsip nasional pasif

Di sini maknanya adalah kepentingan hukum suatu negara (keamanan negara), yang dirugikan oleh seseorang. Dalam hal ini, hukum pidana Indonesia juga berwenang untuk mengadili orang-orang di luar Republik Indonesia (baik warga negara Indonesia maupun orang asing). Prinsip ini juga disebut prinsip perlindungan.

4. Prinsip universalitas (sisi universal)

Hukum pidana Indonesia juga dapat diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan di tanah tak bertuan (tanpa kedaulatan negara). Seperti: laut terbuka atau di daerah kutub.


Baca Artikel Lainnya: